Gubernur Sulsel Salurkan BLT BBM Kepada 1.275 KPM yang Tak Pernah Dapat Bansos

PANGKEP - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada 1.275 orang di Kabupaten Pangkep.

Baca juga: Dorong Kesejahteraan Mustahik, UPZ PT Semen Tonasa Serahkan Zakat ke BAZNAS

Penyaluran senilai Rp 382, 5 Juta ini kepada keluarga penerima manfaat yang belum pernah menerima bantuan sosial melalui APBD dan APBN. Penyaluran  berlangsung di Kantor Lurah Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, 29 Desember 2022.

"Alhamdulillah, hari ini dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Provinsi Sulsel kepada 1.275 orang di Kabupaten Pangkep dengan nilai Rp 382, 5 Juta, " kata Gubernur Andi Sudirman.

Baca juga: Pastikan Tetap Sasaran, Anggota Koramil Tondong Tallasa Awasi Pembagian BLT

BLT BBM ini untuk mengatasi dampak inflasi. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penerima manfaat.

Baca juga: Dukung Pemenuhan Rumah Layak Huni, PT Semen Tonasa Serah Terimakan Program Bedah Rumah

"Kita harap mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan baik. Penyerahan bantuan ini sesuai dengan arahan bapak Presiden, untuk mengatasi dampak inflasi, " jelasnya.

Sementara itu, Bupati Pangkep, Muh. Yusran Lalogau, bahwa merasa bersyukur dan senang warga Pangkep menjadi sasaran penyaluran BLT BBM oleh Pemprov Sulsel.

Baca juga: Tiga Pilar Desa Panaikang, Kawal PKM Minasatene Lakukan Tracking contact COVID-19

"Saya selaku Bupati Kabupaten Pangkep mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Gubernur, perhatian beliau kepada seluruh masyarakat, " ungkapnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan anggaran Rp 15 Miliar khusus untuk mengatasi dampak inflasi. Salah satunya dialokasikan untuk subsidi transportasi umum Rp 2 Miliar.

Baca juga: Ringankan Beban Korban Kebakaran, PT Semen Tonasa Kunjungi dan Serahkan Bantuan

Anggaran tersebut merujuk pada aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.(***)